nusantarakini.co, PPU – Wacana pendirian Sekolah Rakyat di Penajam Paser Utara (PPU) menuai beragam respons, termasuk dari kalangan legislatif. Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengakui bahwa PPU termasuk salah satu wilayah yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan program tersebut. Namun hingga kini, kejelasan konsep dan arah kebijakan pendidikan ini dinilainya masih samar.

“Sekolah Rakyat ini salah satunya sudah ada penlok-nya, dan PPU termasuk yang ditunjuk untuk menyelenggarakan,” ujar Thohiron dalam keterangannya.

Ia menyebutkan bahwa lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di PPU berada di kawasan Lawe-Lawe. Di sana tersedia lahan sekitar enam hektare milik pemerintah daerah yang secara teknis cukup ideal untuk pengembangan pendidikan berskala besar.

“Kalau untuk PPU, satu-satunya tanah yang potensial itu ada di Lawe-Lawe, sekitar 6 hektare, dan itu yang paling memungkinkan,” lanjutnya.

Namun, Thohiron juga tak menutup mata terhadap kritik yang berkembang dari kalangan akademisi. Salah satu yang mencuat adalah pertanyaan mendasar: mengapa membangun sekolah baru, jika sekolah-sekolah yang sudah ada belum sepenuhnya mendapat perhatian, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas?

Menanggapi itu, Thohiron menyatakan bahwa setiap pemerintahan baru tentu memiliki pendekatan dan strategi sendiri. Dalam konteks ini, ia melihat bahwa Sekolah Rakyat bukan berada di bawah kendali Dinas Pendidikan, melainkan diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Ini menandakan adanya pergeseran pendekatan yang tidak biasa dalam program pendidikan formal.

“Tapi namanya pemerintahan baru, pasti ingin ada cara atau pendekatan lain. Kalau saya lihat, Sekolah Rakyat ini juga tidak berada di bawah Dinas Pendidikan, tapi justru di bawah Kementerian Sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa latar belakang program ini belum sepenuhnya dijelaskan ke publik, termasuk ke legislatif daerah. Oleh karena itu, DPRD PPU saat ini masih menunggu informasi resmi dan dokumen teknis yang bisa dijadikan dasar untuk mengevaluasi dan menyesuaikan dukungan kebijakan di tingkat lokal.

“Jadi kita belum tahu latar belakangnya seperti apa. Ini kan program unggulannya Pak Prabowo,” kata Thohiron.

Salah satu hal yang menurutnya juga belum dijelaskan secara terang adalah bentuk sekolah tersebut nantinya—apakah akan seperti sekolah dasar biasa atau menjadi model sekolah terpadu satu atap dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi.

“Apakah nanti Sekolah Rakyat ini akan sama dengan SD biasa ataukah jadi sekolah satu atap, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu belum jelas. Sekarang masih sebatas wacana,” tambahnya.

Selain bentuk kelembagaan, kurikulum pun masih menjadi pertanyaan besar. Jika sekolah ini tidak di bawah Dinas Pendidikan, lalu apakah tetap akan mengacu pada kurikulum nasional, atau akan ada kurikulum alternatif yang dirancang oleh kementerian teknis lainnya?

“Kemudian, apakah sekolah ini akan mengacu ke kurikulum Dinas Pendidikan atau bagaimana? Itu juga belum tahu,” ujarnya.

Meski demikian, Thohiron menilai bahwa jika Sekolah Rakyat ini mengadopsi sistem boarding school, maka itu bisa menjadi sebuah model pendidikan yang ideal, terutama di daerah dengan keterbatasan akses dan latar belakang keluarga prasejahtera. (ADV)