NUSANTARAKINI.co, PPU – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada tahun lalu mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengungkapkan bahwa besarnya Silpa tersebut mencerminkan perlunya perbaikan kinerja pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.

DPRD merasa berkewajiban untuk mengawasi agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya, mengingat besarnya Silpa merupakan indikator ketidakefisienan dalam penyerapan anggaran.

“Kalau melihat dari tahun lalu, silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kita cukup lumayan besar,” ungkap Syahrudin dalam keterangannya.

Ia menyebut bahwa Silpa yang besar tidak hanya menunjukkan adanya anggaran yang tidak terserap dengan baik, tetapi juga mengindikasikan kurang optimalnya pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.

Menurut Syahrudin, hal ini harus menjadi evaluasi bagi seluruh pihak terkait, baik eksekutif maupun legislatif, untuk meningkatkan kinerja anggaran ke depan.

Lebih lanjut, Syahrudin menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai lembaga pengawas, DPRD harus terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pelaksanaan anggaran agar serapan anggaran dapat maksimal, sehingga tidak ada lagi anggaran yang tersisa dalam jumlah besar pada akhir tahun.

“Itu menjadi cerminan dan koreksi bagi kita. Karena kami hadir di DPR ini tentu bagian dari tugas fungsi kami adalah mengawasi,” katanya.

Menurut Syahrudin, salah satu penyebab terjadinya Silpa yang besar adalah keterlambatan dalam pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.

Keterlambatan ini, lanjutnya, sering kali disebabkan oleh kendala teknis atau administrasi, seperti proses lelang yang memakan waktu lama atau kurangnya koordinasi antara dinas terkait.

Hal-hal ini, menurutnya, harus diantisipasi sejak awal agar pelaksanaan program bisa berjalan sesuai jadwal dan anggaran bisa terserap secara maksimal. (Adv/DPRDPPU)