nusantarakini.co, PPU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyampaikan kritik terhadap pola pembangunan pertanian yang selama ini terlalu berfokus pada uji coba atau demplot tanpa diiringi dengan upaya konsisten untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Ia menilai bahwa pendekatan seperti ini membuat arah kebijakan pertanian daerah tidak terfokus dan minim dampak jangka panjang bagi petani.

“Kita ini kan terlalu banyak demplot-demplot, akhirnya tidak ada konsentrasi kita untuk mau mengarah ke perbaikan-perbaikan pertanian kita,” kata Syahrudin saat ditemui pekan ini.

Menurutnya, proyek-proyek demplot pertanian seringkali hanya menjadi sebatas kegiatan percontohan tanpa ada kesinambungan dalam implementasi di lapangan. Hasil dari uji coba tersebut tidak dilanjutkan dengan distribusi luas kepada petani atau penguatan kebijakan pendukung lainnya.

Akibatnya, praktik baik yang sempat dicapai tidak berkembang menjadi solusi konkret untuk meningkatkan produktivitas petani secara kolektif.

Syahrudin mencontohkan bahwa dirinya sempat menyalurkan bantuan pupuk kepada beberapa kelompok tani di daerah yang memiliki kualitas tanah kering dan tidak subur. Dengan bantuan jenis pupuk yang tepat, hasilnya ternyata cukup baik, meskipun kondisi lahannya tidak ideal.

“Saya kemarin ada beberapa memberikan distribusi kepada kelompok-kelompok tani itu supaya memudahkan, jadi kalau ada tanahnya yang tidak subur diberikan pupuk jenis tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemberian pupuk yang disesuaikan dengan karakteristik lahan terbukti mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan. Namun, keberhasilan tersebut hanya akan bertahan jika pemerintah memiliki komitmen jangka panjang dalam menyediakan bantuan pupuk secara berkelanjutan.

“Ternyata memang bagus hasilnya, walaupun tanahnya kering, tetapi hasilnya masih bagus. Nah, tinggal pemerintah ini secara sustainable memberikan bantuan,” lanjutnya.

Selain soal pupuk, Syahrudin juga menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung pertanian, terutama sistem irigasi skala kecil. Ia mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian pada pembangunan parit-parit kecil yang langsung mengarah ke lahan pertanian milik warga.

Menurutnya, perhatian terhadap irigasi primer saja tidak cukup karena kewenangannya berada di pemerintah pusat atau provinsi.

“Kalau dari kami juga mendorong hadirnya parit-parit kecil yang mengarah ke lahan pertanian, kalau parit primer itu kan beda kewenangan,” jelasnya. (ADV)