nusantarakini.co, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mendorong lahirnya regulasi baru guna memperkuat penanggulangan penyakit TBC dan HIV/AIDS di Kota Samarinda. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD Samarinda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC dan HIV/AIDS, Jumat (21/11/2025).
Puji menjelaskan bahwa penyusunan raperda tersebut dilakukan karena meningkatnya kasus sekaligus lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kedua penyakit tersebut.
“Kami melihat ada peningkatan kasus dan berbagai persoalan sosial yang ikut muncul. Karena itu kami menginisiasi raperda ini agar ada payung hukum yang lebih kuat untuk memperkuat penanganan lintas sektor,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan TBC dan HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan. Penyakit tersebut memiliki dampak luas dan berkaitan dengan sektor pendidikan, sosial, hingga ketenagakerjaan.
“Ini bukan semata tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi harus lintas sektor. Polanya mirip seperti penanganan stunting yang membutuhkan koordinasi banyak pihak,” jelasnya.
Puji juga menyoroti persoalan data kasus yang belum sepenuhnya tercatat. Saat ini terdapat lebih dari 3.500 pasien HIV/AIDS yang terdata, sementara kasus TBC juga terus mengalami peningkatan.
“Yang kami khawatirkan adalah fenomena gunung es. Masih banyak yang tidak terdata karena keterbatasan screening,” tegasnya.
Raperda ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mempercepat penanganan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan upaya pencegahan demi menekan penularan kedua penyakit tersebut. (NK/ADV/SS)






