nusantarakini.co, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Shamri Saputra, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi anak jalanan dan pengemis yang dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi Pemerintah kota dalam hal penanganan sosial.
“Anak jalanan ini menjadi persoalan, bukan hanya di Samarinda, tetapi juga di daerah-daerah lain. Keberadaan mereka di lampu merah cukup mengganggu,” ungkap Shamri.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pihaknya telah memanggil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mencari solusi konkret, termasuk opsi penertiban. Namun, berbagai kendala teknis disebut masih menjadi hambatan utama.
“Kendala utama yang disampaikan Satpol PP adalah tidak adanya tempat penampungan atau ‘penjara’ bagi anak jalanan dan pengemis yang ditertibkan. Selain itu, tidak ada anggaran untuk kebutuhan makan dan operasional jika mereka harus ditahan sementara di kantor,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan maupun pengemis demi memutus siklus ketergantungan di jalan.
“Bukan berarti kita tidak punya empati, tetapi ini bagian dari upaya menghentikan aksi mereka. Kalau tidak ada yang memberi, mereka akan lelah dan berhenti dengan sendirinya,” pungkasnya. (ADV/Saddam)






