nusantarakini.co, PPU – Wacana efisiensi anggaran terhadap tiga proyek pembangunan gedung instansi pemerintah di Penajam Paser Utara (PPU) mendapat kritik dari DPRD. Sekretaris Komisi III, Sariman, menilai efisiensi tidak seharusnya diterapkan pada proyek strategis yang sifatnya mendesak dan sudah lama dibutuhkan.

Sariman menilai penundaan pembangunan gedung penting justru akan menambah beban anggaran pada tahun berikutnya. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar instansi harus tetap dipenuhi demi menunjang pelayanan publik.

“Kalau pendapat pribadi saya dan juga mewakili Komisi III, sebaiknya itu tidak usah diefisiensi. Dikerjakan saja. Karena toh kalau diefisiensi tahun ini, tahun depan juga tetap harus dikerjakan,” ujarnya usai RDP dengan BKAD pada Rabu (2/7).

Menurutnya, keterbatasan pendanaan bukan alasan untuk menghentikan pekerjaan. Sariman menyarankan pemerintah mempertimbangkan sistem pembayaran bertahap agar proyek bisa dimulai tanpa harus menunggu kondisi fiskal membaik.

“Kalau memang dananya tidak cukup, yang penting kontraktornya siap membangun, ya itu bisa jadi hutang bayar tahun depan. Saya kira itu juga bisa menjadi solusi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan di RDP tidak secara rinci menyinggung efisiensi terhadap tiga gedung dimaksud. Namun kondisi di lapangan menunjukkan banyak instansi masih belum memiliki fasilitas kantor yang layak, seperti Diskominfo, Inspektorat, hingga Satpol PP.

Sariman menilai membiarkan pembangunan tertunda hanya akan memperpanjang masalah dan memperbesar biaya pembangunan ke depan. Ia meminta pemerintah daerah menetapkan prioritas yang jelas dan melihat manfaat jangka panjang sebelum memutuskan langkah efisiensi.

“Kalau memang ini penting, mestinya tetap dikerjakan. Misalnya saja, tahun ini dibayarkan sebagian, sisanya bisa dilunasi tahun depan. Yang penting pekerjaan jalan dulu,” imbuhnya.(ADV)