nusantarakini.co, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, kembali menerima beragam keluhan infrastruktur dari warga RT 37 Kelurahan Gunung Kelua saat agenda reses, Selasa (18/11/2025). Warga menyampaikan persoalan banjir, kerusakan jalan lingkungan, hingga layanan air bersih yang dinilai belum optimal.

Rusdi menyebut banjir masih menjadi aduan terbesar masyarakat. Ia memastikan kebutuhan tersebut sudah dimasukkan dalam pokok pikiran untuk penganggaran tahun 2026.

“Warga di sini masih mengeluhkan banjir. Insyaallah melalui pokok pikiran saya, sudah diusulkan dan semoga pada 2026 bisa terealisasi,” ujarnya.

Selain banjir, warga juga melaporkan beberapa jalan lingkungan yang mulai rusak, serta dinding penahan rumah warga yang berada di tepi jalan dan terancam ambruk. Rusdi menegaskan akan mengawal seluruh permintaan tersebut bersama instansi teknis terkait.

Masalah air bersih turut menjadi sorotan. Aliran air dinilai kecil karena penggunaan pipa berukuran dua inci yang sudah tidak memadai.

“Air bersih sebenarnya sudah ada, hanya saja masih kecil. Warga berharap pipanya bisa dibesarkan supaya alirannya lebih deras,” jelasnya.

Keluhan lain datang dari warga terkait kabel listrik yang menjuntai rendah akibat jarak antartiang yang terlalu jauh. Kondisi ini menyebabkan kabel menyentuh dahan pohon dan dikhawatirkan rawan putus saat hujan atau angin kencang.

“Kabelnya melengkung dan mengenai dahan pohon. Warga minta kalau bisa ditambah tiangnya supaya kabel lebih kencang,” terangnya.

Warga juga mengusulkan penggantian karpet salah satu langgar yang dinilai sudah tidak layak pakai. Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Rusdi memastikan akan segera berkoordinasi dengan PLN, PDAM, dan perangkat teknis Pemkot Samarinda. Ia menegaskan usulan dengan tingkat urgensi tinggi akan ditangani lebih cepat, bahkan dengan menggunakan dana pribadi jika diperlukan.

“Kalau anggaran tidak cukup, saya berusaha memakai poket saya untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah kebutuhan berskala besar telah masuk dalam Sistem Perencanaan Daerah (SPD) untuk anggaran 2026. Sementara kebutuhan lainnya diproyeksikan dapat diakomodasi melalui perubahan anggaran 2026 atau masuk dalam penganggaran 2027.

Rusdi menegaskan aspirasi warga RT 37 sebenarnya sudah ia terima jauh sebelum reses berlangsung. Ia berharap komunikasi yang intens dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah tersebut. (NK/ADV/SS)