NUSANTARAKINI.co, PPU – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan bahwa pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) harus difokuskan pada kebutuhan mendasar dan skala prioritas daerah.

Menurutnya, pelatihan yang diselenggarakan tidak bisa bersifat serampangan atau hanya formalitas belaka, tetapi harus terencana dengan matang agar tidak sia-sia.

“Kedepannya mungkin kita tidak berbicara tentang semua pelatihan, tetapi lebih kepada kebutuhan yang mendasar dan menjadi skala prioritas,” kata Raup.

Ia menyoroti pentingnya penyelenggaraan pelatihan yang relevan dengan kondisi lokal, terutama di tengah perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Raup, pelatihan di BLK harus mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan daerah.

Raup menyadari bahwa ada banyak jenis pelatihan yang bisa diselenggarakan oleh BLK, namun ia menekankan bahwa tidak semua pelatihan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat PPU.

Oleh karena itu, menurutnya, BLK harus mampu memprioritaskan pelatihan-pelatihan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat lokal, seperti di bidang konstruksi, pertanian, atau sektor industri lainnya yang berkembang di PPU.

“Karena kalau tujuannya hanya untuk membuat BLK saja tanpa perencanaan yang matang, itu kan akan sia-sia,” tegas Raup.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik tenaga kerja di PPU sebelum memutuskan jenis pelatihan yang akan diselenggarakan.

Langkah ini dianggap penting agar pelatihan yang diberikan tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan yang tidak diperlukan oleh pasar kerja lokal, tetapi justru dapat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam sektor-sektor yang sedang berkembang. (Adv/DPRDPPU)