NUSANTARAKINI.co, PPU – Balai Latihan Kerja (BLK) telah lama menjadi sorotan sebagai salah satu fasilitas yang diharapkan mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Namun, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menekankan pentingnya penyesuaian program pelatihan di BLK dengan kebutuhan dan respon masyarakat lokal.

Menurutnya, penyelenggaraan BLK yang efisien harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar investasi yang dikeluarkan sepadan dengan hasil yang dicapai.

“BLK (Balai Latihan Kerja) itu memang menjadi sebuah kebutuhan. Tapi, kita juga harus melihat respon yang ada,” ujar Raup Muin, menggarisbawahi bahwa tidak semua pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK akan berhasil jika tidak ada minat atau kebutuhan nyata dari masyarakat.

Raup menyoroti bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda-beda, sehingga program pelatihan yang ditawarkan harus spesifik dan relevan dengan kondisi setempat.

Lebih lanjut, Raup Muin menjelaskan bahwa BLK biasanya mengadakan pelatihan yang bersifat spesifik dan tergantung pada kebutuhan daerahnya. Di sinilah pentingnya pemetaan yang tepat tentang sektor-sektor mana yang membutuhkan peningkatan keterampilan tenaga kerja di PPU.

“Karena begini, BLK itu biasanya secara spesifik. Tergantung pada kebutuhan daerahnya,” tegasnya.

Jika pelatihan yang diselenggarakan di BLK tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal, besar kemungkinan jumlah peserta yang mengikuti akan terbatas. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah dari segi efisiensi, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pelatihan di BLK tidaklah kecil.

Menurut Raup, ketika investasi besar dikeluarkan untuk fasilitas seperti BLK namun pesertanya hanya sedikit, hal itu menjadi tidak efisien dan kurang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi lokal. (Adv/DPRDPPU)