nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pembangunan infrastruktur di atas lahan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengajukan pembebasan lahan karena bidang tanah itu tidak tercatat sebagai aset daerah. Akibatnya, jalur tersebut tidak bisa dikerjakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau ganti rugi itu jelas aturannya. Tapi lahan yang mau dibebaskan ini bukan aset pemerintah. Dasar hukumnya tidak ada untuk membeli tanah itu,” kata Samri, Jumat (5/12/2025).

Untuk membuka ruang solusi, Komisi I DPRD Samarinda menawarkan opsi hibah sebagian lahan di bagian tepi, bukan di jalur tengah yang selama ini digunakan warga. Melalui skema hibah tersebut, pemerintah akan memiliki legitimasi hukum untuk membangun jalan baru.

Jalur alternatif itu diproyeksikan sepanjang sekitar 300 meter dengan lebar empat meter dan berada di sisi ujung lahan. Menurut Samri, rute baru dinilai lebih realistis sekaligus menguntungkan pemilik lahan karena akses yang tertata diperkirakan dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah.

“Kalau tidak dihibahkan, pemerintah tidak bisa membangun. Padahal setelah akses dibuka, nilai tanah itu naik,” ujarnya.

Hingga kini, DPRD masih menunggu keputusan pemilik lahan terkait tawaran hibah tersebut. Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian, mengingat sekitar 70 kepala keluarga (KK) di kawasan itu telah lama menanti akses jalan yang layak dan aman. (NK/ADV/SS)