nusantarakini.co, PPU – Potensi hasil tambak di wilayah Babulu Laut dan Sebakung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dinilai sangat menjanjikan dan memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar.

Namun, para petani tambak di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala besar, khususnya terkait permodalan dan pemasaran hasil tambak.

Hal ini membuat DPRD PPU mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi yang tepat agar para petani dapat berkembang lebih baik.

Roman Rading, anggota DPRD PPU, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membantu petani tambak menghadapi berbagai kendala yang saat ini menghambat perkembangan usaha mereka.

“Hasil mereka luar biasa, cuman permasalahan sekarang ini satu legalitas lahan itu kok masih banyak tidak mengerti letak di mana perbatasannya,” kata Roman.

Menurutnya, banyak petani tambak di daerah perbatasan yang masih belum memahami batas lahan tambak mereka, yang kerap menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik.

Kendala legalitas lahan ini membuat sebagian besar petani ragu untuk melakukan investasi lebih lanjut atau mencari akses permodalan karena tidak memiliki kepastian mengenai status lahan mereka.

Roman menilai bahwa tanpa kejelasan batas lahan, para petani tidak akan memiliki keamanan dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka rentan terhadap masalah hukum atau konflik lahan di kemudian hari. Ia menganggap pemerintah perlu segera memetakan dan memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan batas wilayah tambak.

Selain masalah legalitas lahan, Roman juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh para petani tambak dalam mengakses modal dan memasarkan hasil panen mereka.

“Yang jelas intinya kita dari legislator akan mencurahkan perhatian khusus kepada petani tambak di sana,” ujar Roman.

Ia menyatakan bahwa DPRD PPU berkomitmen untuk memastikan bahwa persoalan yang dihadapi oleh petani tambak mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah daerah. (NK/ADV/SR)