nusantarakini.co , PPU – Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, kembali mengingatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah tidak bisa terus-menerus disandarkan pada instansi pemerintah semata, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menurutnya, tanpa peran aktif masyarakat dan opsi pengelolaan alternatif, persoalan sampah akan terus menumpuk dan menjadi ancaman serius bagi kualitas lingkungan hidup di daerah.

“Kalau nanti misalnya sudah jadi masalah, kita akan pihak-ketigakan supaya persoalan ini bisa terselesaikan,”kata Jhon saat berbicara soal minimnya kapasitas angkut dan jangkauan pengelolaan sampah yang saat ini menjadi kendala utama.

Pernyataan ini merespons kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa armada DLH PPU belum mampu menjangkau seluruh wilayah dengan optimal. Hal ini bukan hanya soal kuantitas kendaraan pengangkut, tetapi juga distribusi armada yang tidak sebanding dengan volume timbulan sampah harian dari permukiman, pasar, dan kawasan publik lainnya.

“Kalau DLH juga tidak akan sanggup mengambil di semua daerah di PPU ini, akhirnya numpuk juga,” lanjutnya.

Ia menilai bahwa jika pemerintah tidak segera mencari alternatif kebijakan seperti menggandeng pihak ketiga atau mendorong model pengelolaan berbasis masyarakat, maka akumulasi sampah bisa menjadi krisis lingkungan. Menurutnya, skema kerja sama dengan swasta bisa menjadi pilihan agar layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah bisa menjangkau lebih luas dan lebih cepat.

Selain itu, Jhon juga menyinggung pentingnya kesadaran individual warga dalam menata dan memilah sampah dari rumah masing-masing. Ia menyarankan agar masyarakat mulai mengelola tempat sampah sendiri dengan cara yang lebih tertib dan berorientasi pada pengurangan timbulan sejak dari sumber.

“Kan masyarakat bisa mencoba tempat sampah masing-masing,” ujarnya. (ADV)