NUSANTARAKINI.co, PPU – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti pentingnya integrasi data antar-pangkalan dalam pengawasan distribusi gas bersubsidi.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengungkapkan bahwa tanpa adanya sistem data terintegrasi, kontrol distribusi gas bersubsidi menjadi sulit dan terbuka terhadap penyalahgunaan oleh konsumen yang melakukan transaksi ganda.

Menurut Ishaq, praktik seperti ini kerap terjadi karena tidak adanya mekanisme deteksi otomatis antar-pangkalan yang dapat mencegah pengambilan gas lebih dari satu kali dalam satu hari oleh konsumen yang sama.

“Kalau data mereka terkoneksi, satu pangkalan pasti akan menolak transaksi tersebut karena terdeteksi ganda,” kata Ishaq.

“Tetapi, karena datanya tidak saling terhubung, konsumen bisa mengambil gas di beberapa tempat sekaligus tanpa ada hambatan,” tambahnya.

Hal ini, jelasnya, sangat merugikan warga yang benar-benar membutuhkan gas bersubsidi namun sering kali kesulitan mendapatkan stok yang tersedia.

Ishaq menekankan pentingnya sistem distribusi yang berbasis teknologi data agar pengawasan di lapangan lebih efektif dan adil.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait segera merancang mekanisme integrasi data yang memungkinkan setiap pangkalan dapat memantau secara real-time transaksi yang dilakukan oleh konsumen.

Di sisi lain, Ishaq melihat bahwa skema distribusi gas di PPU sebenarnya sudah dirancang dengan baik. Misalnya, aturan yang menetapkan pangkalan hanya melayani konsumen di wilayah tertentu seharusnya sudah dapat menekan praktik-praktik penyalahgunaan distribusi gas. (Adv/DPRDPPU)