nusantarakini.co, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menilai penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Tepian masih belum maksimal dan meminta pemerintah tidak hanya menertibkan, tetapi juga menyediakan solusi jangka panjang bagi para pedagang.

Penataan PKL di Samarinda dinilai masih jauh dari optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan di sejumlah ruas jalan, meski penertiban rutin telah dilakukan.
Markaca mengatakan bahwa penertiban tidak akan efektif bila para pedagang tidak memiliki lokasi yang layak untuk berjualan. Menurutnya, penyediaan lahan menjadi kebutuhan mendesak agar PKL tidak lagi melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

“Memang sebenarnya sudah ada aturan yang jelas mengatur tentang larangan berjualan di area tertentu. Tapi saya meminta Satpol PP untuk melakukan dengan pendekatan yang lebih humanis,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Menanggapi insiden kejar-kejaran antara petugas dan PKL, Markaca menyebut hal itu sebagai dinamika yang wajar dalam proses penertiban. Namun, ia menekankan bahwa akar persoalan terletak pada minimnya ruang bagi PKL untuk mencari nafkah secara tertib.

Ia mendorong pemerintah untuk bergerak cepat menyediakan lokasi khusus agar ketegangan antara petugas dan pedagang tidak berulang. Saat ini, kata dia, pemerintah masih dalam tahap pencarian lokasi dan pembahasan anggaran untuk penyiapan lahan PKL.

“Sekarang mereka masih mencarikan tempatnya, masih bicara soal anggarannya. Jangan sampai orang cari makan tapi dikejar-kejar. Kan juga enggak enak. Nyari rezeki tapi tegang, ya enggak fokus,” pungkasnya. (NK/ADV/SS)