NUSANTARAKINI.co, PPU – Kebijakan pembatasan kendaraan di wilayah desa oleh sejumlah pemerintah desa di Penajam Paser Utara (PPU) menuai kritik dari Anggota DPRD PPU, Jamaluddin.

Menurutnya, pembatasan tersebut dapat membawa dampak negatif bagi petani dan pedagang lokal yang bergantung pada akses lancar bagi para pembeli dan tengkulak untuk memasuki desa.

Ia menilai, larangan ini berpotensi menghambat pemasaran produk pertanian, khususnya sawit, yang merupakan salah satu komoditas utama masyarakat desa.

“Kendaraan yang lalu lalang itu tentu memiliki kepentingan, seperti pemborong atau pembeli sawit yang punya langganan di desa tersebut,” ujar Jamaluddin.

Ia menekankan bahwa kendaraan besar yang sering masuk ke desa bukan tanpa alasan. Kendaraan tersebut, menurutnya, seringkali membawa pembeli yang sudah menjadi langganan bagi petani atau pedagang setempat.

Kehadiran mereka penting dalam menjaga kelancaran transaksi jual beli yang menunjang perekonomian warga desa.

Jamaluddin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami masyarakat desa akibat pembatasan ini. Ia mencontohkan kasus tengkulak atau pemborong sawit yang tidak diizinkan memasuki desa karena adanya pembatasan akses.

“Misalnya, kalau ada tengkulak yang mau membeli sawit, tapi aksesnya dibatasi, ini bisa merugikan masyarakat di desa,” jelasnya.

Pembeli yang dilarang masuk akan sulit mengakses komoditas yang akan mereka beli, yang pada akhirnya bisa berdampak pada penurunan pendapatan petani.

Lebih jauh, Jamaluddin menyoroti risiko pembusukan pada sawit jika pembeli tidak dapat segera mengakses desa untuk membawa hasil panen petani.

“Kalau sawit harus segera diambil dan pembeli dilarang masuk, sawit bisa busuk,” tegasnya.

Kondisi ini, menurut Jamaluddin, bisa merugikan petani secara signifikan, mengingat sawit adalah komoditas yang harus diolah dalam waktu tertentu agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. (Adv/DPRDPPU)