nusantarakini.co, Samarinda – Komitmen Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD untuk mengatasi persoalan banjir semakin mengerucut pada langkah-langkah konkret. Salah satu solusi strategis yang kini digodok adalah pembangunan pintu air dan normalisasi sungai, khususnya di Sungai Mahakam dan Karang Mumus, yang selama ini menjadi titik rawan banjir.

Peningkatan debit air saat musim hujan dinilai tak cukup diatasi hanya dengan pengerukan atau penanganan darurat. Karena itu, rancangan pembangunan pintu air di Sungai Karang Mumus menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Pemkot beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Yusrul Hana, menegaskan pentingnya solusi yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.

“Ada dorongan kuat dari DPRD untuk memastikan penanganan banjir tidak bersifat sementara,” ujarnya.

Pintu air yang direncanakan akan berfungsi ganda. Selain mencegah air sungai masuk ke kota saat pasang, sistem ini juga memungkinkan air hujan tetap mengalir ke luar, mengadopsi teknologi yang telah diterapkan di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

“Prinsipnya adalah mencegah air masuk tanpa menghalangi air keluar. Jadi pengendalian tetap optimal dua arah,” jelas Yusrul.

Estimasi biaya pembangunan pintu air tersebut cukup besar, berkisar antara Rp600 miliar hingga Rp700 miliar. Menyadari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Samarinda telah mengajukan bantuan pembiayaan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dengan keterbatasan APBD, tidak mungkin ini bisa hanya ditangani daerah. Harus lintas sektor dan lintas anggaran,” tegas Yusrul.

Selain pintu air, normalisasi sungai juga dianggap sebagai langkah paralel yang tak kalah penting. Sedimentasi dan penyempitan badan sungai disebut sebagai faktor utama yang memperparah banjir di kawasan permukiman padat.

“Kita ingin ini jadi program prioritas yang berkelanjutan, bukan cuma janji kampanye atau sekadar dokumen rencana,” sambungnya.

Yusrul menegaskan, banjir di Samarinda bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berdampak besar pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan diharapkan bekerja lebih taktis dan kolaboratif.

“Jika kita ingin hasil yang nyata, maka perencanaan teknis harus dibarengi dengan komitmen politik dan pengawalan anggaran yang kuat,” pungkasnya. (N/ADV/Ra)