NUSANTARAKINI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menyoroti program pemberdayaan perempuan disabilitas. Terkhusus dalam hal mendapatkan akses dan kesempatan yang setara.

Ia menilai selama ini perempuan disabilitas belum banyak terlibat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan pembangunan. Bahkan sebagian besar hanya menjadi penerima manfaat.

Nanda sapaan karibnya itu, mendorong agar perempuan disabilitas juga dapat mengambil peran yang strategis dalam percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi. Khususnya pada peningkatan akses dan keterlibatan dalam kehiduoan sosial, politik dan ekonomi.

“Tantangan ini sangat nyata dirasakan mereka, apalagi pada akses pendidikan, layanan kesehatan dan peluang ekonomi, itulah pentingnya kesetaraan agar mereka juga bisa terlibat,” ungkap Nanda.

Meskipun, pemerintah sudah menjalankan beberapa program tersebut, namun hal ini dinilai masih belum diterapkan secara merata dan peran perempuan disabilitas dalam percepatan pembangunan daerah juga belum maksimal.

“Mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang sifatnya hanya top down tetapi juga harus berorientasi pada dialog bersama kelompok disabilitas. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi seluruh kelompok.

“Kita dorong agar kebijakan itu bisa tepat sasaran dan berkelanjutan, karena kebijakan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari pemahaman mendalam bukan hanya sekedar bantuan sepihak,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim)