nusantarakini.co, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk penanganan TBC dan HIV/AIDS yang dinilai menghambat pelaksanaan program dan penyusunan raperda terkait penanggulangan dua penyakit tersebut. Kondisi itu disampaikannya dalam kegiatan yang berlangsung, Jumat (21/11/2025).

Puji menjelaskan bahwa proses penyusunan raperda sempat tertunda akibat ketiadaan anggaran pendukung.

“Harusnya kegiatan ini sudah lebih dulu dilaksanakan, tetapi karena anggaran tidak ada, akhirnya baru bulan ini bisa digelar,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa sejumlah fasilitas dan peralatan kesehatan masih jauh dari kebutuhan, termasuk cartridge laboratorium serta mesin pemeriksaan TCM yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan itu membuat capaian penemuan kasus baru tidak optimal.

“Target pemeriksaan satu tahun bisa dua ribu orang. Tapi karena alat sangat terbatas, realisasinya hanya sekitar seribu,” kata Puji.

Puji juga menyoroti ketergantungan daerah terhadap pendanaan Global Fund. Program dukungan tersebut akan berakhir pada 2026 sehingga berpotensi mengganggu layanan screening dan penanganan pasien.

“Tahun 2026 Global Fund akan dihentikan dan otomatis anggarannya nol. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah daerah siap menutup kekosongan itu?” tegasnya.

Karena itu, Puji berharap pemerintah kota, khususnya Wali Kota Samarinda, dapat mendorong keterlibatan CSR dan pihak swasta untuk turut menopang layanan kesehatan terkait TBC dan HIV/AIDS. Ia menilai kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan penanganan tetap berjalan meski dukungan anggaran terbatas. (NK/ADV/SS)