nusantarakini.co, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti banyaknya laporan masyarakat terkait aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) yang kini dikuasai atau dimanfaatkan oleh warga tanpa izin resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun sosial jika tidak segera ditangani secara tegas dan terukur.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa lembaganya kerap menerima aduan mengenai penguasaan aset daerah oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan lahan dan fasilitas umum. Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan pertanahan, menilai pengelolaan aset pemerintah perlu diperkuat agar tidak disalahgunakan.

“Sering kali masyarakat hanya diberi izin menempati lahan pemerintah sementara waktu, misalnya untuk tempat tinggal atau bercocok tanam. Namun setelah bertahun-tahun, lahan itu justru dianggap milik pribadi,” ujar, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, persoalan sering muncul ketika warga yang menempati lahan pemerintah sudah tinggal bertahun-tahun dan kemudian mengklaim lahan tersebut sebagai hak milik. Situasi semakin kompleks ketika lahan itu diwariskan kepada anak atau cucu, sehingga dianggap sebagai aset keluarga.

“Biasanya ketika orang tuanya masih hidup, mereka mengakui itu hanya pinjaman. Tapi setelah berganti generasi, justru pemerintah yang disalahkan ketika ingin mengambil kembali asetnya,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Samri menilai lemahnya pengawasan terhadap aset daerah merupakan warisan kebijakan masa lalu, di mana pemerintah memberikan terlalu banyak toleransi kepada warga. Akibatnya, saat dilakukan penertiban, masyarakat sering salah paham dan menilai pemerintah bertindak sewenang-wenang.

“Awalnya dibiarkan berdagang sementara, tapi lama-lama membangun tenda dan permanen. Kalau sudah begitu, pemerintah jadi sulit menertibkan,” tambahnya.

Ia menegaskan perlunya langkah preventif dan penegakan aturan sejak awal, agar tidak terjadi klaim kepemilikan di kemudian hari. Selain itu, Pemkot juga diminta memperkuat sistem inventarisasi dan pengawasan aset, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait batas pemanfaatan lahan pemerintah.

“Pemkot Samarinda perlu menata ulang sistem pengelolaan aset agar lebih transparan dan tertib. Dengan begitu, tidak ada lagi konflik atau salah paham antara warga dan pemerintah,” pungkasnya. (NK/ADV/SS)