nusantarakini.co, PPU – Potensi perikanan budidaya di PPU digambarkan sangat besar, namun belum mampu menghasilkan produksi sesuai kapasitas lahan. Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, meminta agar hambatan para petani tambak didata dan ditangani secara sistematis.

Dalam laporan DKP, PPU memiliki lahan tambak mencapai 9.000 hektare. Namun produksi masih rendah dan tidak berbanding lurus dengan potensi yang tersedia. Jamaluddin menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan dengan pendekatan langsung ke lapangan.

“Kami di Komisi II DPRD PPU mendorong Dinas terkait giat mengedukasi masyarakat, bagaimana bisa mengembangkan kembali tambaknya. Kita minta permasalahan itu didata kemudian ditindaklanjuti,” bebernya.

“Contoh kelompok petani tambak ini punya kawasan tambak puluhan hektare tapi aksesnya terkendala. Ini penting karena perikanan merupakan salah satu bagian dari ketahanan pangan,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara dinas teknis dan DPRD untuk bersama-sama memperjuangkan anggaran dari provinsi maupun pusat. Dengan begitu, solusi bertahap untuk kebutuhan akses, sarana produksi, hingga peningkatan kapasitas petani tambak dapat terwujud.

Menurut Jamaluddin, ketika edukasi, pendataan persoalan, dan dukungan anggaran berjalan beriringan, sektor budidaya di PPU akan mampu meningkat pesat dan kembali menjadi tulang punggung penyedia pangan daerah.(ADV)