nusantarakini.co, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan percepatan perbaikan setelah retakan pada flyover Juanda kembali menjadi sorotan publik.

Flyover Juanda kembali menjadi perhatian setelah seorang warganet merekam retakan pada bangunan yang tampak jelas dari permukaan. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga, terutama para pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

Menanggapi hal itu, Deni menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memastikan kondisi struktur jembatan tetap aman.

“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan dinas PUPR. Mereka sudah melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada masalah pada struktur utama, sekaligus mempercepat perbaikan dan mengukur sejauh mana tingkat kerusakannya,” katanya, Senin (17/11/2025).

Deni menjelaskan bahwa insiden keretakan ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Namun berdasarkan hasil komunikasi Komisi III dengan Dinas PUPR, retakan tersebut hanya terjadi pada bagian penutup bawah jembatan, bukan pada fondasi atau struktur utamanya.

Politisi Fraksi Gerindra itu menegaskan pentingnya langkah preventif agar kejadian serupa tidak terus berulang. Salah satu upaya yang harus diperkuat adalah penerapan aturan over dimension dan over loading (ODOL) bagi kendaraan berat yang melintas di atas flyover.

“Aturan ODOL harus diterapkan. Kendaraan yang melintas harus sesuai kapasitas jalan. Kalau ini tidak diperhatikan, ya akan terus berulang rusak lagi, retak lagi. Makanya kami minta dinas perhubungan memastikan kendaraan yang melintas sesuai daya dukung jalan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan lebih intensif pada malam hari, saat kendaraan besar kerap melintas tanpa kontrol memadai.

Lebih lanjut, Deni menekankan pentingnya pengawasan dan perawatan rutin terhadap infrastruktur agar kerusakan tidak semakin parah dan tidak membebani anggaran daerah.

“Tujuannya untuk menekan biaya perbaikan. Jangan sampai terus terjadi kerusakan yang akhirnya membebani anggaran daerah,” pungkasnya. (NK/ADV/SS)