nusantarakini.co, SAMARINDA – Menyikapi maraknya aksi doxing atau penyebaran data pribadi di media sosial terhadap sejumlah pihak yang mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah angkat bicara.

“Dalam era keterbukaan saat ini, semua orang punya hak untuk menyampaikan pandangannya. Tapi tetap harus berada dalam batas-batas yang sehat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik adalah elemen penting dalam demokrasi, selama disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan fakta.

“Kita tidak menutup ruang kritik. Tapi kritik harus didasarkan pada kenyataan dan disampaikan secara bijak. Jangan malah menyebarkan informasi yang tidak benar,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyebaran informasi yang keliru dan menyerang secara personal justru berpotensi memperdalam perpecahan di tengah masyarakat.

“Media sosial jangan sampai jadi alat untuk memecah belah. Kami di DPRD ingin membangun rasa kebersamaan, saling memahami dan mengayomi. Kita semua bagian dari kota ini,” tuturnya.

Sebagai solusi, ia mendorong peningkatan literasi digital di tengah masyarakat, agar warga lebih bijak dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi di ruang digital.

“Demokrasi bukan ajang untuk saling menghujat. Ini seharusnya menjadi wadah untuk berpikir kritis dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia memastikan bahwa DPRD Samarinda tetap terbuka terhadap segala bentuk masukan dari masyarakat, selama disampaikan melalui jalur yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan.

“Kritik sangat penting, tapi mari sampaikan dengan data, fakta, dan semangat untuk membangun bukan untuk menjatuhkan,” pungkasnya. (ADV/Saddam)