NUSANTARAKINI.co, PPU – Kebijakan pembatasan kendaraan oleh pemerintah desa di Penajam Paser Utara (PPU) menarik perhatian Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, yang menyoroti pentingnya menyelaraskan kebijakan lokal dengan regulasi lebih tinggi.

Menurutnya, meskipun desa memiliki hak otonomi dalam mengatur wilayahnya, kebijakan pembatasan kendaraan perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jadi, terkait adanya kebijakan dari Pemerintah Desa untuk membatasi kendaraan masuk di wilayah mereka, itu boleh saja dalam arti begini,” ujar Jamaluddin.

Ia menambahkan bahwa desa memiliki kewenangan otonom untuk menentukan aturan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya.

“Desa memang punya hak otonomi untuk mengatur wilayahnya,” lanjutnya, mengakui bahwa kewenangan tersebut bisa memberikan fleksibilitas dalam menjaga infrastruktur lokal seperti jalan desa.

Namun, Jamaluddin mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu diselaraskan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi agar tidak terjadi benturan dengan kebijakan lain yang telah ditetapkan pemerintah daerah atau pusat.

“Mungkin kebijakan ini bertujuan agar jalan-jalan desa tidak cepat rusak. Namun, kebijakan ini harus selaras dengan regulasi yang lebih tinggi,” tuturnya.

Menurut Jamaluddin, kebijakan pembatasan kendaraan di tingkat desa harus dipertimbangkan ulang apabila belum ada arahan atau regulasi pendukung dari tingkat yang lebih tinggi.

Kebijakan pembatasan kendaraan di desa seringkali dilakukan untuk menjaga kualitas jalan desa yang tidak dirancang untuk menahan beban berat kendaraan tertentu.

Namun, di sisi lain, pembatasan tersebut bisa berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat yang memerlukan akses jalan yang lancar untuk distribusi barang atau hasil bumi.

Oleh karena itu, Jamaluddin menyarankan agar desa mempertimbangkan dampak jangka panjang kebijakan tersebut terhadap kehidupan ekonomi warganya.

“Jika tidak ada aturan di tingkat atas, perlu dipertimbangkan ulang, karena membatasi kendaraan masuk bukan kebijakan yang ideal,” tutupnya. (Adv/DPRDPPU)