nusantarakini.co, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama sebagai fondasi peningkatan mutu pendidikan.

Ia menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa (25/11/2025), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Guru (HGN).

Ismail mengatakan, Hari Guru seharusnya menjadi pengingat untuk memperkuat komitmen terhadap nasib tenaga pendidik. Menurutnya, guru adalah penopang utama dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.

“Makanya tema Hari Guru tahun ini kan Guru Hebat, Indonesia Maju. Guru yang hebat itu harus berintegritas dan berkualitas,” ujarnya.

Namun ia mengingatkan bahwa integritas dan kualitas tidak dapat tercapai tanpa kesejahteraan yang memadai. Guru yang hidup dalam tekanan ekonomi, katanya, akan sulit fokus mengajar.

“Efek dominonya pasti ke murid juga,” ucapnya.

Karena itu, DPRD terus mendorong penguatan kesejahteraan sebagai kebutuhan mendasar profesi guru. Selain aspek kesejahteraan, Ismail juga menyoroti kesenjangan kompetensi antara guru ASN dan guru honorer, terutama dalam literasi digital.

Menurutnya, guru honorer masih membutuhkan banyak pelatihan agar mampu mengikuti perkembangan metode pembelajaran berbasis teknologi. Ia mendorong pemerintah daerah memberi perhatian lebih pada peningkatan kapasitas mereka.

Di tingkat nasional, Ismail menyinggung adanya pembahasan revisi peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan, termasuk wacana sentralisasi pengelolaan guru oleh pemerintah pusat. Meski demikian, ia belum dapat memberikan pandangan lebih jauh sebelum membaca dan mempelajari regulasi tersebut secara keseluruhan.

Ismail menegaskan bahwa apa pun model pengelolaannya baik sentralisasi oleh pusat maupun tetap di pemerintah daerah tujuan akhirnya harus tetap sama, yakni meningkatkan mutu pendidikan.

“Jangan sampai guru diabaikan atau termarginalkan,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan masih berapa banyak anak Indonesia yang bercita-cita menjadi guru, mengingat persoalan kesejahteraan tetap menjadi tantangan utama yang belum terselesaikan. (NK/ADV/SS)