NUSANTARAKINI.co, PPU – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, menyoroti kelemahan dalam sistem distribusi gas bersubsidi yang memungkinkan satu konsumen mengakses beberapa pangkalan dengan menggunakan identitas yang sama.

Ketiadaan integrasi antara aplikasi agen gas membuat data distribusi tidak dapat dikontrol secara menyeluruh, sehingga celah untuk penyelewengan menjadi terbuka lebar.

“Ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan satu KTP dan mengambil gas dari pangkalan yang berbeda,” ujar Ishaq.

Kondisi ini memberikan peluang bagi konsumen untuk mengumpulkan lebih dari satu tabung gas bersubsidi dalam satu hari, hanya dengan mengunjungi pangkalan yang berbeda.

Sebagai contoh, seorang warga bisa saja mengisi kebutuhan gasnya di pangkalan Anto, lalu kembali mengambil di pangkalan Dedi pada hari yang sama.

Kelemahan sistem ini jelas bertentangan dengan prinsip pemerataan yang diharapkan pemerintah dari kebijakan subsidi gas.

Ishaq menjelaskan bahwa situasi ini terjadi karena setiap agen hanya menggunakan aplikasi khusus untuk mencatat transaksi di pangkalannya sendiri, tanpa adanya konektivitas ke agen lain.

“Misalnya, seseorang bernama Budi bisa mengambil gas di pangkalan Anto, dan juga di pangkalan Dedi, di hari yang sama,” lanjutnya.

Praktik semacam ini menurutnya dapat berdampak buruk pada distribusi yang tidak adil bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Lebih lanjut, Ishaq menegaskan bahwa aplikasi yang ada seharusnya bisa terintegrasi secara luas agar memungkinkan kontrol lebih ketat. Dengan demikian, satu KTP tidak bisa digunakan di lebih dari satu pangkalan dalam sehari. (Adv/DPRDPPU)