NUSANTARAKINI.co, PPU – Program ketahanan pangan yang diusung pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Ishaq Rahman.

Ia menilai bahwa program tersebut hanya sekadar wacana tanpa dukungan fasilitas pendukung yang memadai, terutama dalam hal pengairan. Menurutnya, tanpa infrastruktur yang mendukung, program ketahanan pangan tidak akan berjalan sesuai harapan dan hanya menjadi formalitas belaka.

“Dua minggu yang lalu, saya masuk ke salah satu daerah. Ketemu dengan masyarakat yang sudah banyak mengalihfungsikan lahannya menjadi tanaman kelapa sawit,” ungkap Ishaq saat ditemui.

Peralihan fungsi lahan ini menjadi salah satu tanda bahwa program ketahanan pangan tidak mampu bertahan lama, apalagi tanpa dukungan infrastruktur pengairan yang seharusnya menjadi prioritas.

Ishaq menuturkan bahwa banyak masyarakat yang terpaksa beralih dari pertanian ke perkebunan sawit karena mereka tidak melihat adanya solusi yang diberikan pemerintah untuk mempertahankan lahan pertanian mereka.

“Saya sedih melihat hal itu, lalu saya tanya, ‘Terus nanti diapain?’ Mau bagaimana percepatan itu? Kalau cuma dibuatkan program lumbung pangan atau ketahanan pangan, tapi nggak ada fasilitas, ya nggak mungkin bisa jalan,” ujarnya dengan nada prihatin.

Program ketahanan pangan yang diinisiasi pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas dasar seperti pengairan, irigasi, serta infrastruktur pendukung lainnya. Ishaq menekankan bahwa tanpa aspek-aspek ini, program tersebut hanyalah “mimpi” yang jauh dari realitas di lapangan.

“Mimpi saja kita kalau berharap itu bisa jalan,” tegasnya.

Menurut Ishaq, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan pertanian tidak diimbangi dengan solusi konkret dari pemerintah. Salah satu tantangan terbesar adalah ketersediaan air yang minim, yang memaksa masyarakat untuk meninggalkan lahan pertanian mereka.

“Tanpa air, lahan pertanian tidak bisa diolah, dan akhirnya banyak yang memilih untuk beralih ke kelapa sawit yang lebih tahan terhadap kondisi tanpa pengairan,” jelasnya.

Alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit ini, lanjut Ishaq, merupakan indikasi kegagalan program ketahanan pangan di PPU. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan program di atas kertas tanpa memberikan solusi infrastruktur yang nyata.

“Apa kita mau jadi kabupaten khayalan? Mestinya segala aspek diperhatikan,” katanya dengan nada keras. (Adv/DPRDPPU)