nusantarakini.co, PPU – Di tengah kompleksitas pembangunan daerah dan derasnya aspirasi masyarakat dari bawah, relasi antara pemerintah dan warga dituntut berjalan lebih dari sekadar formalitas.

Menurut Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Haryono, kualitas komunikasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat saat ini masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan.

“Sebenarnya peran dan kolaborasi antara pemerintah, khususnya OPD, terkait dengan masyarakat itu harus dibangun secara masif dan baik,” ujar Haryono.

Ia menilai, ada banyak ruang yang seharusnya bisa diisi oleh dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam program pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Menurutnya, kolaborasi sejati bukan hanya sebatas kunjungan seremonial atau penyuluhan sepihak, melainkan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Namun, Haryono tak menampik bahwa komunikasi antarpihak memang sudah ada. Yang menjadi soal, menurut dia, adalah soal presisi: apakah komunikasi yang terjadi benar-benar menjangkau inti persoalan, atau hanya menyentuh permukaan.

“Kalau komunikasi kita bilang terjalin, yah pasti terjalin. Cuma mungkin secara detail belum tepat sasaran,” katanya.

Kondisi ini, kata dia, kerap ditemukan dalam pelaksanaan program yang tidak sesuai harapan masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak berdasarkan skala prioritas warga, hingga distribusi bantuan yang tidak sinkron dengan kebutuhan sektor riil seperti pertanian atau UMKM.

Ia berharap OPD tidak bekerja sendiri-sendiri atau hanya berdasarkan instruksi administratif. Dibutuhkan pendekatan partisipatif dan pemetaan sosial yang lebih mendalam agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh titik-titik kebutuhan paling mendasar. (ADV)