nusantarakini.co, PPU – Musim panen kedua telah berjalan di sejumlah wilayah pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), namun hingga kini belum terlihat ada evaluasi menyeluruh atas capaian produksi pangan lokal.

Anggota DPRD PPU, Haryono, mengungkapkan kekhawatirannya atas minimnya pelaporan dan pemantauan hasil pertanian, padahal musim tanam kedua menjadi indikator penting bagi keberlanjutan ketahanan pangan daerah.

“Sampai hari ini, kita belum melihat langsung hasil panen terhadap hasil di masa panen kedua ini,” ujar Haryono.

Menurutnya, tanpa pemantauan dan evaluasi yang konkret, sulit bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatasi tantangan sektor pertanian. Ia menilai saat ini masih ada jarak antara instansi teknis dan kelompok tani yang seharusnya menjadi mitra utama dalam pengembangan pangan.

“Tetapi yang jelas, teman-teman OPD ini mestinya menjalin komunikasi dan memberikan respons terhadap situasi dan kondisi teman-teman kelompok petani kita,” tegasnya.

Komunikasi, kata Haryono, tidak bisa hanya bersifat administratif atau saat momen seremoni semata. Harus ada dialog lapangan, kunjungan rutin, serta keterlibatan aktif dalam setiap fase siklus pertanian—mulai dari penyediaan bibit, masa tanam, hingga panen dan distribusi.

“Evaluasi secara berkala juga harus dilakukan, dan itu sangat penting,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bagaimana buruknya sistem pelaporan produksi membuat pemerintah daerah kehilangan data penting untuk menilai kondisi riil sektor pertanian. Haryono menyebut, tanpa data akurat, maka kebijakan apapun yang lahir akan sulit menyasar persoalan inti yang dialami petani.

“Bagaimana itu bisa ketahui hasil produksi dari petani kita kalau kita enggak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terkait masalah bibit dan lahan, kualitas perawatan dan lainnya,” katanya.

Bagi Haryono, penguatan sistem evaluasi pertanian bukan hanya urusan angka, tetapi menyangkut masa depan kemandirian pangan PPU. Ia menekankan bahwa pemetaan menyeluruh terhadap hasil panen harus menjadi parameter utama bagi pemerintah untuk mengukur sejauh mana ketahanan pangan daerah telah dibangun secara berkelanjutan.

“Itu juga kan menjadi parameter untuk melihat kualitas pangan kita bagaimana,” tambahnya. (ADV)