NUSANTARAKINI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Kondisi jalan di kedua daerah tersebut masih memprihatinkan dan membutuhkan pengoptimalan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

“Kami memperjuangkan percepatan infrastruktur jalan wilayah Kubar dan Mahulu. Ini adalah prioritas yang harus kami optimalkan melalui APBD Kaltim ke depan,” kata Ekti Imanuel di Samarinda, Kamis (31/10/2024).

Sebagai legislator yang mewakili daerah pemilihan Kubar dan Mahulu, Ekti menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan jalan penghubung kedua wilayah tersebut. Menurut politikus dari Partai Gerindra ini, alokasi APBD Kaltim masih belum cukup untuk menyelesaikan proyek infrastruktur di sana.

“Jalan Kubar-Mahulu sangat penting, status jalannya sudah jelas, namun anggaran yang dialokasikan belum maksimal. Jalan yang harus diperbaiki sangat panjang, sehingga diperlukan tambahan anggaran agar masyarakat bisa segera merasakan dampaknya,” jelas Ekti.

Permintaan ini juga telah disampaikan Ekti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dan berharap mendapatkan dukungan anggaran lebih besar di masa mendatang.

Kendati demikian, Ekti mengakui bahwa progres perbaikan jalan dalam lima tahun terakhir masih belum memuaskan. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan status jalan yang menyebabkan kesulitan dalam menetapkan sumber pembiayaan apakah dari provinsi, kabupaten, atau pusat.

“Status jalan harus diperjelas. Jalan yang masih non-status memungkinkan APBD provinsi, kabupaten, atau bahkan APBN untuk menganggarkannya. Namun, jika berstatus nasional, hanya APBN yang bisa menganggarkannya,” terang Ekti.

Lebih lanjut, Ekti menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD Kaltim dan delapan anggota DPR RI dari Kaltim. Menurutnya, wakil rakyat di tingkat pusat memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan anggaran dari pusat untuk infrastruktur daerah.

“Mereka dipilih oleh masyarakat Kaltim, jadi mereka juga punya tanggung jawab besar. Sinergi antara DPRD, DPR RI, pemerintah provinsi, dan kabupaten sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tidak hanya di Kubar dan Mahulu, tetapi juga di seluruh Kaltim,” tegas Ekti.

Infrastruktur jalan Kubar-Mahulu dianggap sangat strategis sebagai jalur utama transportasi darat yang mendukung distribusi kebutuhan logistik, termasuk sembako. Saat ini, masyarakat masih banyak bergantung pada transportasi sungai melalui Mahakam yang memiliki biaya distribusi lebih tinggi.

“Dengan adanya jalan, biaya transportasi akan jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan sungai. Ini akan sangat berpengaruh bagi masyarakat, terutama di pedalaman Mahakam Ulu,” tutup Ekti. (Adv/DPRDKaltim)