nusantarakini.co, SAMARINDA – Proyek pembangunan terowongan di Kota Samarinda yang menelan anggaran hingga Rp395 miliar menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III, Abdul Rohim, menekankan pentingnya menilai efektivitas dari proyek tersebut, khususnya dalam upaya mengurai kemacetan.
“Efektivitasnya yang utama. Kalau memang bisa mengurangi kemacetan, tentu ini langkah yang patut diapresiasi. Tapi karena nilainya besar, harus benar-benar tepat guna,”ujarnya kamis (10/04/2025).
Ia juga menyarankan agar pendanaan proyek-proyek berskala besar ke depan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alternatif pendanaan seperti kerja sama dengan pihak ketiga atau pendanaan pusat dinilai penting agar APBD bisa digunakan untuk keperluan lain yang juga mendesak.
“Proyek infrastruktur sebesar ini sebaiknya tidak melulu dari APBD. Kalau bisa melibatkan dana lain, tentu anggaran daerah bisa lebih fleksibel untuk sektor lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Rohim mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan terowongan. Namun, saat ini Komisi III masih fokus pada inspeksi di sektor lain, seperti pengelolaan limbah serta aspek keamanan hotel.
“Rencananya kami akan turun langsung ke lokasi sebelum Ramadan. Untuk sekarang, kami masih melakukan pengawasan di sektor-sektor lain. Setelah itu, proyek terowongan ini akan jadi agenda kami selanjutnya,” jelasnya.
Komisi III DPRD Samarinda menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur akan terus diperkuat, demi memastikan pembangunan di Kota Tepian berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. (ADV/Rangga)






