nusantarakini.co, SAMARINDA – Longsor di inlet Terowongan Samarinda memicu kekhawatiran publik dan mengungkap lemahnya kesiapan mitigasi bencana.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menilai kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total pola penanganan bencana yang selama ini dinilai reaktif.

“Saya harus jujur mengakui, respons terhadap potensi bencana sering kali datang terlambat,” ujarnya.

Andriansyah mengingatkan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjamin keamanan proyek-proyek besar, seperti Terowongan Samarinda, agar tidak kehilangan kepercayaan publik.

“Kalau masyarakat sudah takut, mau seaman apa pun bangunannya, mereka tetap enggan memanfaatkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah insiden banjir dan longsor, termasuk di Kelurahan Lempake yang menelan korban jiwa. Hal ini disebut sebagai bukti lemahnya sistem mitigasi bencana.

“Sering baru gerak kalau sudah ada korban. Itu pola pikir yang harus dibenahi,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan harus berbasis peta risiko, bukan sekadar estetika atau efisiensi biaya. DPRD pun telah mendorong pembahasan serius bersama dinas terkait untuk mendorong pendekatan kebijakan yang lebih preventif.

“Jangan tunggu bencana datang baru sibuk cari solusi,” pungkasnya. (ADV/Saddam)