nusantarakini.co , Samarinda – Polemik penutupan sementara Jembatan Mahakam I pasca insiden tabrakan kapal beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III, Abdul Rohim, menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat terkait kondisi infrastruktur vital tersebut.

Rohim, menjelaskan penutupan sementara Jembatan Mahakam I merupakan langkah prosedural demi keamanan. Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk memungkinkan audit teknis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jembatan setelah insiden terjadi.

“Saya sendiri sempat melihat beberapa pengujian yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dari situ kemudian ke luar hasil yang menyatakan jembatan ini masih aman untuk dilewati,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, keputusan membuka kembali akses Jembatan Mahakam I harus didasarkan pada hasil kajian teknis, bukan semata pertimbangan praktis atau tekanan publik. Rohim pun mendukung langkah pihak terkait yang telah melakukan investigasi sebelum mengizinkan jembatan kembali beroperasi.

“Kalau kita lihat secara prosedur, mereka sudah menjalankan tahapan yang benar. Setelah kejadian, ditutup dulu. Lalu dilakukan tes-tes teknis sesuai standar keamanan,” jelasnya.

Namun, ia mengkritik minimnya komunikasi publik terkait kondisi jembatan. Rohim menilai masyarakat berhak mendapat informasi terbuka mengenai alasan penutupan dan pembukaan kembali Jembatan Mahakam I, mengingat hal itu menyangkut keselamatan banyak orang.

“Kami harap ke depan pihak terkait bisa lebih terbuka. Informasi soal kondisi infrastruktur seperti jembatan ini sangat penting diketahui warga, karena menyangkut keselamatan mereka,” tegasnya.

Rohim menambahkan, Komisi III DPRD Samarinda akan terus memantau perkembangan kondisi Jembatan Mahakam I dan berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Ia juga mengingatkan agar pemantauan dan pemeriksaan rutin dilakukan, mengingat usia struktur Jembatan Mahakam I yang sudah cukup tua.

“Kami yakin kalau prosedurnya dijalankan dengan benar, maka keselamatan tetap terjaga. Tapi jangan lupa, masyarakat juga berhak tahu proses dan hasilnya,” pungkas Rohim. (N/ADV/Ra)