DPRD Samarinda Minta Pemkot Serius Tindak Lanjuti Aspirasi Reses yang Belum Masuk SIPD

nusantarakini.co, SAMARINDA – Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot).

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar hasil reses tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan.

Markaca mengungkapkan masih banyak usulan warga yang tertahan karena tidak dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kondisi ini dinilai membingungkan, sebab reses merupakan instrumen resmi yang diatur undang-undang untuk menjembatani aspirasi masyarakat.

“Ketika masyarakat meminta berupa infrastruktur, maka pokok pikiran kami juga harus infrastruktur. Terutama, wali kota dapat memberi angin segar bahwa aspirasi masyarakat melalui reses bisa diakomodasi,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Politikus Partai Gerindra dari daerah pemilihan Sambutan, Samarinda Ilir, dan Samarinda Kota itu menegaskan bahwa reses yang dilakukan setiap empat bulan sekali bukan formalitas. Melalui kegiatan tersebut, anggota DPRD melihat langsung kondisi lapangan sebelum menyusun laporan untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai dasar prioritas pembangunan.

“Terkendalanya ketika usulan itu tidak dimasukkan dalam SIPD. Ini akan jadi masalah. Karena itu, kami minta ketegasan dari Pemkot Samarinda dan OPD agar hasil reses menjadi prioritas,” tegasnya.

Markaca juga mengingatkan agar Pemkot tidak hanya mengandalkan program yang disusun organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa mempertimbangkan laporan reses DPRD. Mengabaikan aspirasi masyarakat, menurutnya, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakil rakyat.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa reses DPRD hanya bohong. Reses adalah perintah undang-undang untuk menyerap aspirasi, terutama terkait pembangunan lingkungan. Jika kami menyanggupi, tapi OPD tidak mengakomodasi, tentu ini jadi persoalan,” tutupnya.

Ia berharap Pemkot Samarinda lebih terbuka dan berkomitmen agar hasil reses benar-benar menjadi jembatan efektif dalam perencanaan dan pembangunan kota. (NK/ADV/SS)

  • Related Posts

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara…

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    nusantarakini.co, SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti panjangnya persoalan akses jalan menuju Perumahan STV di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara. Selain status lahan yang bukan milik pemerintah, persoalan ini semakin…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    Samri Lakukan Pelepasan Peserta Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Samarinda Seberang

    Samri Lakukan Pelepasan Peserta Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Samarinda Seberang

    Dua Sekolah Terdampak Banjir Batal Direnovasi Buntut Pemangkasan Anggaran

    Dua Sekolah Terdampak Banjir Batal Direnovasi Buntut Pemangkasan Anggaran