nusantarakini.co, Samarinda – Komisi II DPRD Samarinda mengungkap sejumlah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memberikan kontribusi sama sekali hingga pertengahan tahun 2025, meski beberapa sektor lainnya sudah melampaui target.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pada 9 Juni 2025 lalu yang digelar di Gedung DPRD Samarinda itu membahas progres penerimaan pajak dan retribusi daerah secara mendetail.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menuturkan pihaknya menyoroti ketimpangan capaian PAD di beberapa sektor. “Ada sektor yang sudah mencapai 108 persen, tetapi ada juga yang realisasinya masih nol persen. Ini menjadi catatan serius karena kita masih punya waktu tujuh bulan untuk mengejar target,” kata Viktor.

Viktor menegaskan DPRD siap mendukung percepatan PAD melalui kebijakan, termasuk mendorong digitalisasi retribusi. Jika kendala bersifat teknis, misalnya alat atau infrastruktur yang belum tersedia, DPRD membuka ruang untuk pengajuan anggaran dengan pertimbangan efektivitas.

“Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak ganda, bukan hanya sekadar belanja,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sektor pajak sarang burung walet yang hingga kini belum menyumbang PAD, meskipun jumlah rumah walet di Samarinda cukup banyak. Sementara itu, sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) justru menunjukkan kinerja positif dengan capaian lebih dari 180 persen.

“Kita sudah membedah sektor demi sektor, termasuk alasan belum tercapainya target. Ada yang beralasan gagal panen, tetapi akan kita cek langsung ke lapangan,” jelasnya.

Ia memastikan DPRD siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika diperlukan, namun mengingatkan pentingnya membedakan antara kunjungan biasa dan sidak. “Kalau semuanya sudah disiapkan, itu bukan sidak namanya,” tegasnya.

Usai Hari Raya Iduladha, Politikus Partai Demokrat ini juga menyebut belum menerima laporan keluhan masyarakat terkait kebutuhan pokok. Namun, ia tetap mengingatkan potensi penurunan daya beli akibat kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Kalau pendapatan masyarakat turun karena PHK atau lesunya usaha, otomatis daya beli ikut melemah. Dan kalau daya beli turun, roda ekonomi juga melambat,” ungkapnya.

Viktor menegaskan DPRD akan terus mendorong sinergi antarlembaga agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Kami bekerja untuk mencari solusi, bukan sekadar mendengar laporan. Kalau ada masalah, ayo kita benahi bersama,” pungkasnya. (NK/ADV/Ra)