nusantarakini.co, SAMARINDA – Isu strategis kembali menjadi fokus dalam pembahasan anggaran antara DPRD Kota Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Salah satu topik yang mencuat adalah permintaan penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara.

Hal ini yang dinilai dapat memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, mengungkapkan banyak masukan penting telah diterima dalam rapat tersebut, termasuk dari panitia khusus (pansus) yang tengah mengkaji arah kebijakan anggaran.

“Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah permintaan penyertaan modal bagi BPD Kaltimtara. Ini bisa menjadi dukungan konkret bagi UMKM agar mereka bisa lebih berkembang melalui pembiayaan yang memadai,” jelas Maswedi.

Meski menyambut baik langkah tersebut, Maswedi juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah mendesak, yakni penanganan banjir di sejumlah wilayah Samarinda.

“Kita juga menyoroti kejadian banjir yang belum lama ini melumpuhkan sejumlah titik. Ini perlu menjadi perhatian serius, terutama soal efektivitas penanganan ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, solusi banjir harus melibatkan pendekatan holistik, mulai dari pembenahan infrastruktur drainase hingga penataan ruang kota yang berkelanjutan. Maswedi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

“Penanganan banjir tidak cukup dengan pendekatan teknis saja. Kita juga harus melihat bagaimana tata ruang dikendalikan agar tidak menambah beban lingkungan,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa perhatian DPRD bukan semata pada pembangunan fisik, melainkan juga pada upaya peningkatan layanan publik dan pemberdayaan ekonomi warga.

“Semua aspek ini harus berjalan seimbang. Infrastruktur penting, tapi jangan lupa juga dengan pelayanan masyarakat dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan,” tambahnya.

Rapat lanjutan dijadwalkan akan terus mengkaji lebih dalam terkait dua isu besar ini: peran BPD Kaltimtara dalam mendukung UMKM, serta perbaikan sistem penanganan banjir sebagai bentuk respons atas kebutuhan warga. (ADV/Rangga)