NUSANTARAKINI.co, PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan bahwa tugas mereka dalam proses penganggaran tidak sekadar mencoret atau menambah anggaran tanpa alasan yang jelas.
Melalui proses pengkajian yang mendalam, DPRD bertujuan memastikan bahwa setiap program yang diajukan oleh dinas-dinas terkait benar-benar berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan sesuai dengan prioritas pembangunan di daerah.
Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menyampaikan bahwa dalam setiap pembahasan anggaran, DPRD tidak hanya bertugas untuk menyetujui atau menolak proposal anggaran secara sepihak. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui kajian yang terperinci dan mendalam.
Hal ini dilakukan untuk memahami urgensi dari program-program yang diajukan oleh dinas, sehingga alokasi anggaran dapat digunakan secara tepat guna dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Fungsi anggaran di DPR itu bukan berarti sekadar mencoret atau menambah tanpa dasar, melainkan kami mengkaji apakah program atau kegiatan tersebut memang penting,” ujar Jamaluddin.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah digunakan dengan efektif, dan setiap kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan nyata yang ada di lapangan.
Menurut Jamaluddin, dalam proses pengkajian anggaran, DPRD kerap memanggil dinas terkait untuk mendiskusikan program-program yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk memahami lebih jauh mengenai urgensi dan manfaat dari program tersebut.
Melalui diskusi ini, DPRD berusaha memastikan bahwa setiap program yang disetujui memang memiliki dampak positif bagi masyarakat PPU dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
“Kami akan panggil dinas terkait dan menanyakan urgensinya,” jelas Jamaluddin.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengajuan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
DPRD juga memastikan bahwa setiap dinas harus memiliki perencanaan yang matang dan argumentasi kuat mengenai pentingnya program yang mereka ajukan, sehingga anggaran yang disediakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Jamaluddin menekankan bahwa DPRD tidak hanya bertugas sebagai pengawas atau penilai program, tetapi juga memiliki peran aktif dalam mendukung realisasi program yang dianggap penting.
Jika sebuah program dinilai sangat mendesak dan memerlukan anggaran tambahan, DPRD akan membantu dinas terkait dalam mencari solusi untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Dukungan penuh dari DPRD ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa program-program prioritas tidak terhambat hanya karena keterbatasan anggaran.
“Jika memang dinas meyakinkan kami bahwa program tersebut sangat diperlukan, kami akan support dan dukung bagaimana caranya membantu mencari anggaran,” tegas Jamaluddin. (Adv/DPRDPPU)






