nusantarakini.co, PPU – Integrasi pengelolaan kegiatan seni dan UMKM di Alun-Alun Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengingatkan bahwa jika pengelolaan akan diambil alih oleh Dewan Kesenian, maka semestinya dilakukan secara menyeluruh dan tidak timpang.

Ia khawatir jika hanya fokus pada pentas seni semata, maka keberlangsungan pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan ruang itu bisa terganggu.

“Kalau mau diintegrasikan dengan Dewan Kesenian, dikelola lah dengan baik. Jangan hanya pentas seni saja di situ, nanti UMKM-nya enggak jalan, kan repot juga,” ujar Syahrudin.

Ia menilai bahwa kegiatan pentas seni dan promosi UMKM harusnya berjalan beriringan. Ruang publik seperti Alun-Alun tidak hanya menjadi tempat hiburan sesaat, tapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, selama ini pelaku UMKM justru menjadi aktor utama yang menghidupkan kegiatan rutin tersebut, sementara unsur seni lebih sebagai pelengkap suasana.

“Padahal di sini mayoritas UMKM yang ditonjolkan. Kalau seni itu yang hiburan saja agar tumbuh dan hidup itu. Saya tidak melarang siapa saja yang mau mengelola,” ucapnya menegaskan.

Pernyataan Syahrudin ini muncul di tengah rencana Dewan Kesenian Daerah (DKD) PPU untuk mengambil alih pengelolaan kegiatan di Alun-Alun, termasuk skema pentas dan pembagian lokasi UMKM.

Namun Syahrudin menegaskan bahwa siapa pun yang diberi kewenangan, harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan, terutama terhadap pelaku UMKM lokal yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan tersebut.

Baginya, pengelolaan yang baik adalah yang mampu menampung semua kepentingan masyarakat secara seimbang. Ia tidak menolak Dewan Kesenian menjadi pengelola, tetapi memberi penekanan bahwa jangan sampai dominasi satu unsur justru mematikan unsur lainnya. (ADV)