NUSANTARAKINI.co, PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) terus mengupayakan agar kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kerja di daerah tetap terpenuhi, meskipun pemerintah pusat memberlakukan pembatasan perekrutan baru.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan yang dianggap mendesak dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menekankan bahwa meskipun terdapat pembatasan dalam perekrutan tenaga kerja baru oleh pemerintah pusat, DPRD tetap akan mendorong perekrutan jika situasi mendesak.

Menurutnya, kebutuhan akan tenaga pendidik dan tenaga kerja di daerah sangat penting, dan jika tidak segera diatasi, dapat mempengaruhi kualitas pendidikan serta daya saing lokal.

“Karena katanya kan sekarang ada pembatasan dan tidak boleh lagi ada perekrutan baru, dan sebagainya,” ujar Jamaluddin.

Menyikapi situasi tersebut, DPRD PPU akan merespon secara positif setiap inisiatif perekrutan yang dianggap krusial, terutama di bidang pendidikan yang berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut.

Jamaluddin menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh setiap langkah yang dapat menjamin keberlangsungan pendidikan di PPU, dengan memastikan bahwa perekrutan tenaga pendidik bisa berjalan sesuai kebutuhan.

“Jadi, kalau kami di DPRD, tentu sangat mendukung dan merespon positif untuk dilakukan perekrutan itu,” tambahnya.

Dalam hal ini, Jamaluddin menegaskan bahwa perekrutan tenaga kerja yang tepat dan terukur menjadi prioritas, khususnya di sektor pendidikan yang saat ini membutuhkan penanganan cepat.

Ia menjelaskan bahwa perekrutan tersebut bukan hanya soal menambah tenaga kerja, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan di PPU tidak terganggu oleh keterbatasan jumlah tenaga pengajar.

DPRD melihat bahwa kebutuhan mendesak ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari. (Adv/DPRDPPU)