nusantarakini.co, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum cukup agresif mempersiapkan sistem pengelolaan sampah menjelang melonjaknya arus migrasi penduduk akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval Endyar, yang menegaskan pentingnya kesiapan armada dan sistem pengangkutan sampah yang modern serta tangguh.

Dalam keterangannya, Adjie Noval menggarisbawahi urgensi percepatan penambahan armada pengangkut sampah yang sudah lama diwacanakan namun belum menunjukkan progres yang memadai. Ia khawatir, jika tidak dilakukan sejak dini, beban lingkungan dan operasional akan semakin berat dan tak terkendali.

“Saya ingin sampah ini supaya pengelolaannya lebih bagus karena ke depannya ini ada IKN loh. IKN ini sudah jangan main-main,” tegasnya.

Menurut dia, perubahan demografis yang akan terjadi akibat migrasi penduduk ke wilayah penyangga IKN seperti PPU, tidak bisa dihadapi dengan sistem pengelolaan sampah konvensional yang selama ini masih mengandalkan armada dan infrastruktur terbatas.

“Apalagi penambahan penduduk nanti di tahun ini kalau enggak salah, otomatis akan ada juga imbasnya ke sini,”lanjutnya.

Adjie menjelaskan bahwa lonjakan jumlah penduduk berarti meningkat pula volume timbulan sampah harian. Ia menyoroti kelemahan koordinasi antara dinas teknis terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang dinilai tidak cukup vokal dalam menyuarakan kebutuhan riil di lapangan. Padahal, menurutnya, usulan penambahan armada sudah sempat diajukan dalam pembahasan anggaran sebelumnya.

“Usulan penambahan armada kan sebenarnya sudah diusulkan beberapa tahun yang lalu namun kurang kenceng,” ujar Adjie.

Ia menyarankan agar kepala dinas lebih proaktif dalam melakukan pendekatan kepada kepala daerah, termasuk Wakil Bupati, untuk memperkuat dukungan politik anggaran terhadap isu persampahan yang dianggap belum menjadi prioritas utama. (ADV)