NUSANTARAKINI.co, PPU – Meski alokasi gas di Penajam Paser Utara (PPU) sudah mencukupi bahkan berlebih, permasalahan distribusi dan penyalahgunaan subsidi tetap menjadi sorotan.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengungkapkan kekhawatirannya terkait maraknya praktik tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh sejumlah pihak, baik pangkalan maupun oknum agen, yang berpotensi merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Kondisi ini, menurutnya, memengaruhi ketersediaan gas subsidi di kalangan yang benar-benar membutuhkan, terutama pelaku UMKM di wilayah tersebut.

“Sekarang, alokasi gas di PPU bahkan surplus,” kata Ishaq.

“Tapi banyak pihak nakal yang mungkin saja mengalihkan gas tersebut ke tempat lain atau memperjualbelikannya kepada pihak yang seharusnya tidak menerima,” tambahnya.

Ishaq menegaskan, kondisi ini bukan hanya sekadar masalah distribusi, tetapi juga menyangkut keadilan dan keberlangsungan usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan gas bersubsidi untuk operasional harian mereka.

Ia menjelaskan bahwa pihak yang tidak berhak menerima gas bersubsidi masih bisa mendapatkannya karena lemahnya pengawasan dan kurangnya penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Ini jadi masalah serius. Ada UMKM yang seharusnya mendapatkan jatah, tapi malah enggak dapat. Ini jelas perlu tindakan tegas,” ujar Ishaq.

Menurutnya, ketegasan dari pemerintah dan aparat dalam mengawasi distribusi gas bersubsidi menjadi sangat penting untuk menjaga pasokan yang adil dan merata. (Adv/DPRDPPU)