DPRD Ingatkan, PAD PPU Tak Akan Maju Tanpa Ekspansi Usaha

nusantarakini.co, PPU – Di tengah stagnasi pendapatan asli daerah (PAD) Penajam Paser Utara (PPU), Anggota Komisi III DPRD, Jhon Kenedy, menegaskan bahwa daerah tidak bisa terus-menerus mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih agresif dalam menjaring investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Memang kita harus terus menggali potensi PAD. Kita juga harus mencari perusahaan-perusahaan untuk masuk ke PPU,” kata Jhon saat ditemui usai pertemuan bersama mitra teknis OPD.

Menurutnya, struktur PAD PPU selama ini cenderung stagnan karena belum ada terobosan berarti yang mampu memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Ketergantungan terhadap sumber-sumber tradisional, seperti pajak restoran, pasar, dan retribusi jasa umum, membuat ruang pertumbuhan PAD sangat terbatas.

“Kalau kita mengandalkan sumber PAD yang ada pada saat ini, kita akan stuck begitu saja. Pengembangannya tidak signifikan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kemajuan daerah secara langsung berkaitan dengan seberapa aktif daerah membuka peluang usaha, memberikan kemudahan berinvestasi, dan mempercepat pelayanan perizinan. Tanpa masuknya perusahaan-perusahaan baru, baik dari sektor industri, jasa, maupun pengolahan hasil alam, daerah akan terus tergantung pada dana transfer pusat.

“PAD itu tergantung penanganan daerah. Kalau semakin lama semakin maju, dan semakin banyak perusahaan yang beroperasi, ya mungkin akan banyak PAD-nya. Selama ini kan kita masih bergantung dengan dana perimbangan saja,” jelasnya.

Jhon menyoroti bahwa PPU sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya bisa lebih diuntungkan secara ekonomi. Namun, ia melihat belum ada langkah konkret dan sistematis dari pemerintah daerah untuk memastikan limpahan peluang ekonomi itu benar-benar berimbas ke PAD.

Ia juga mengingatkan agar perencanaan tata ruang dan kesiapan infrastruktur dasar—seperti air bersih, listrik, dan jalan akses—disusun lebih proaktif. Menurutnya, itu adalah daya tarik utama bagi investor yang ingin membuka usaha di daerah. (ADV)

  • Related Posts

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara…

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    nusantarakini.co, SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti panjangnya persoalan akses jalan menuju Perumahan STV di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara. Selain status lahan yang bukan milik pemerintah, persoalan ini semakin…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Aris Nur Huda: Kaltim Siap Gelar Munas HIPMI XVIII Tahun 2026

    Aris Nur Huda: Kaltim Siap Gelar Munas HIPMI XVIII Tahun 2026

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun