nusantarakini.co, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah kota dalam upaya pemerataan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah wilayah.

Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi antrean panjang bahan bakar yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

Kendati demikian, Rohim menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Ia mengingatkan agar pembangunan SPBU tidak hanya sekadar menambah jumlah fasilitas, tetapi juga memastikan distribusi bahan bakar benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Rencana ini sebenarnya baik, tergantung bagaimana eksekusinya. Kami dari Komisi III tentunya akan melakukan pengawasan agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Rohim, Selasa (30/09/2025).

Menurutnya, kelancaran distribusi BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Dengan semakin banyaknya SPBU di titik-titik strategis, diharapkan tidak ada lagi alasan keterlambatan aktivitas masyarakat, termasuk pegawai dan pekerja, akibat antrean panjang di SPBU.

“Jangan sampai sudah ada SPBU-nya, tapi masih ada yang alasan terlambat kerja karena antre BBM,” tuturnya.

Rohim menambahkan, pemerataan pembangunan SPBU juga harus memperhatikan aspek tata ruang dan kelayakan lingkungan, agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, gangguan keselamatan, atau pencemaran udara.

Ia menilai, sinergi antara pemerintah kota, pihak swasta, dan DPRD sangat penting agar program ini tidak hanya fokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Selain itu, ia mendorong agar pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperketat, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah pinggiran. Menurutnya, masih banyak warga yang kesulitan memperoleh bahan bakar dengan harga terjangkau karena distribusi yang tidak merata.

“Kita ingin pastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan malah disalahgunakan,” tukasnya.

Ia menilai, pemerataan SPBU dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem transportasi yang lebih efisien di Samarinda.

Jika pengelolaan dan pengawasan berjalan baik, maka dampaknya tidak hanya pada kelancaran aktivitas warga, tetapi juga peningkatan produktivitas dan perekonomian daerah. (ADV/NK/RA)