Dorongan DPRD PPU untuk Pendanaan Armada Sampah Komersial dari Sumber Non-APBD

NUSANTARAKINI.co , PPU – Dalam upaya mengoptimalkan efisiensi anggaran daerah, Hariyono, anggota DPRD PPU yang akrab disapa Ion, mengusulkan agar armada pengangkut sampah untuk keperluan komersial, seperti bank sampah, dibiayai melalui sumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Ion, penggunaan APBD semestinya lebih diarahkan untuk kebutuhan layanan publik yang tidak bersifat komersial.

“Yang pasti, armada angkutan sampah itu difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Khususnya untuk yang sifatnya komersial, seperti bank sampah, sebaiknya biaya operasionalnya tidak dibebankan pada APBD,” jelas Ion.

Ia menilai, sumber pendanaan alternatif perlu dijajaki untuk memastikan bahwa beban APBD dapat ditekan tanpa mengabaikan kebutuhan operasional yang mendukung aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, Ion mengusulkan agar kebutuhan armada sampah komersial dapat dipenuhi dari kerjasama dengan sektor swasta atau menggunakan dana dari sumber lain.

Menurutnya, pemanfaatan dana dari pihak ketiga atau sponsor dapat menjadi opsi yang tidak hanya meringankan beban APBD tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak-pihak swasta dalam mengelola sampah komersial secara berkelanjutan.

“Untuk yang sifatnya komersial, bisa dicari pendanaan dari sumber lain, bukan dari APBD,” tambah Ion.

Namun demikian, Ion tetap membuka kemungkinan penggunaan APBD jika armada sampah komersial tersebut mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah. Pemanfaatan APBD, menurutnya, masih dapat dipertimbangkan selama ada kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

“Namun, penggunaan APBD juga tidak masalah jika memang berkontribusi pada pendapatan daerah. Setidaknya bisa menambah kas daerah, jadi bisa lebih bermanfaat,” tutupnya. (Adv/DPRDPPU)

  • Related Posts

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara…

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    nusantarakini.co, SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti panjangnya persoalan akses jalan menuju Perumahan STV di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara. Selain status lahan yang bukan milik pemerintah, persoalan ini semakin…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Aris Nur Huda: Kaltim Siap Gelar Munas HIPMI XVIII Tahun 2026

    Aris Nur Huda: Kaltim Siap Gelar Munas HIPMI XVIII Tahun 2026

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun