nusantarakini.co, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritisi rencana pengoperasian Sekolah Rakyat di Samarinda yang dijadwalkan mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut justru menjadi indikator masih banyaknya masyarakat miskin ekstrem di Kota Tepian.

Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, yang salah satu titik lokasinya direncanakan beroperasi di Samarinda.

“Kalau memang syarat utama berdirinya Sekolah Rakyat adalah adanya masyarakat miskin ekstrem, maka artinya di Samarinda masih banyak warga yang masuk kategori itu. Padahal, Wali Kota selalu melaporkan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem semakin menurun,” ujar Anhar.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan relevansi pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda yang memiliki APBD mencapai Rp5 triliun dan berstatus sebagai ibu kota provinsi. Menurutnya, program tersebut semestinya difokuskan ke daerah yang benar-benar kekurangan akses pendidikan.

“Kalau memang untuk masyarakat miskin ekstrem, lalu kenapa dibangun di Samarinda? Bukankah lebih tepat dibangun di daerah yang secara data memang kekurangan akses pendidikan,” ucapnya.

Anhar turut menilai penamaan “Sekolah Rakyat” menjadi ambigu, sebab pada prinsipnya seluruh sekolah yang dibangun pemerintah memang ditujukan bagi rakyat.

Lebih jauh, ia menyoroti masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan di Samarinda. Ia menegaskan seharusnya tidak boleh ada lagi dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan.

“Pemerintah seharusnya menyiapkan semua sekolah dengan standar yang sama, baik dari sisi infrastruktur, kurikulum, hingga tenaga pendidik. Jadi masyarakat tidak bingung atau berebut mendaftar di sekolah tertentu. Semua sekolah harus unggul,” pungkasnya. (N/ADV/SS)