nusantarakini.co, PPU – Upaya membenahi pelayanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan legislatif. Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menegaskan pentingnya penyelarasan program kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah disusun pemerintah daerah.

Menurutnya, dokumen itu harus mencerminkan komitmen serius terhadap pelayanan medis yang lebih siap siaga dan berkualitas.

“Nah, ditambah lagi nanti besar harapan kami dengan penetapan daripada RPJMD, di situ kan termaktub daripada visi misi Bupati,” kata Andi.

Ia menyoroti bahwa salah satu kunci utama dari peningkatan kualitas layanan kesehatan adalah kehadiran dokter secara konsisten di rumah sakit daerah. Selama ini, keterbatasan jumlah tenaga medis, khususnya dokter spesialis, menjadi persoalan klasik yang belum terpecahkan. Hal itu berdampak langsung terhadap kecepatan penanganan kasus-kasus darurat, terutama di akhir pekan atau malam hari.

“Terkait masalah peningkatan dan pelayanan kesehatan di PPU, harapan kami kalau bisa menaikkan insentif daripada dokter spesialis dan dokter umum, sehingga nanti dokter yang standby di RS itu kalau bisa nanti buka praktik di PPU,” ujar dia.

Menurut Andi, ketersediaan tenaga dokter spesialis yang menetap atau rutin membuka praktik di PPU sangat mendesak, apalagi status kabupaten ini sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Ia menyebut, tanpa penambahan insentif dan fasilitas penunjang, akan sulit menarik dokter untuk menetap dan mengabdi di daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kehadiran dokter yang benar-benar siap siaga di luar hari kerja normal. Selama ini, pasien yang mengalami kondisi kritis di hari Jumat hingga Minggu kerap terhambat dalam mendapatkan penanganan karena minimnya dokter yang berjaga.

“Sehingga kalau umpamanya Jumat, Sabtu, Minggu ada yang sangat krusial, dokternya itu standby untuk menyembuhkan pasien yang ada masuk di rumah sakit itu sendiri,” katanya.

Andi berharap, melalui RPJMD yang tengah dibahas, Pemerintah Daerah PPU bisa memberikan ruang kebijakan anggaran untuk memperkuat daya tarik bagi dokter spesialis dan umum. Langkah ini dianggap strategis untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dari hulu hingga hilir.

DPRD, lanjutnya, siap mengawal kebijakan anggaran demi menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat. Ia meyakini bahwa insentif yang layak bukan hanya akan menarik dokter baru, tetapi juga meningkatkan loyalitas dokter yang sudah mengabdi di PPU.

“Jangan sampai fasilitas fisik rumah sakit bagus, tapi tidak ada tenaga medisnya. Itu yang harus disiapkan secara bersamaan,” pungkasnya. (ADV)