nusantarakini.co, SAMARINDA — Pembongkaran paksa yang dilakukan aparat memicu aksi protes dari pedagang dan mahasiswa. Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vanandza, turun langsung ke lokasi dan menyampaikan kritik keras terhadap Pemkot.

“Saya menyayangkan tindakan yang diambil Pemkot. Harusnya ada dialog dulu. Jangan bertindak sepihak seperti ini,” ujar Vanandza saat ditemui di tengah aksi protes pedagang.

Ia juga menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti permasalahan ini secara resmi untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secepatnya agar semua pihak bisa bicara.

“Ini bukan hanya soal relokasi, tapi soal keadilan bagi rakyat kecil,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Subuh, Abdul Salam, mengaku kecewa dengan cara pemerintah menjalankan relokasi. Sebab, pihaknya tak pernah menyetujui relokasi tersebut. Bahkan ada intimidasi kepada pedagang yang menolak.

“Kami hanya ingin tetap berjualan seperti biasa,” kata Abdul Salam kepada media.

Ia juga membantah klaim bahwa mayoritas pedagang sudah sepakat dengan relokasi. Di mana telah ada pedagang yang mengambil nomor lapak di tempat yang baru.

“Itu karena terpaksa dan takut kehilangan tempat jualan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menjelaskan bahwa relokasi dilakukan demi penataan kota.

“Tujuan relokasi ini adalah untuk menciptakan pasar yang lebih tertib dan bersih. Fasilitas di lokasi baru sudah kami siapkan,” katanya.

Kendati demikian, pedagang tetap menolak dan meminta Pemkot menghentikan relokasi sepihak dan berharap DPRD dapat menjadi penengah yang adil. (ADV/Saddam)