nusantarakini.co, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, mengkritik keras tindakan penggusuran yang dilakukan tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan warga terdampak. Ia menyebut langkah tersebut minim pendekatan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Jangan sampai penggusuran seperti ini dilakukan sepihak. Warga di sini bukan cari kaya, mereka cuma ingin bertahan hidup,” kata Ahmad, Rabu (14/05/2025).

Menurutnya, semestinya ada ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sebelum tindakan dilakukan. Bahkan, pihak DPRD pun tidak dilibatkan dalam proses ini.

“Kami pun tidak diajak bicara sebelumnya. Kalau memang ingin menertibkan, musyawarah dulu. Kami bahkan berharap warga bisa membongkar sendiri jika sudah sepakat,” tegasnya.

Ahmad menyatakan pihaknya tengah mengupayakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti persoalan ini.

“InsyaAllah RDP akan dijadwalkan pekan ini, kemungkinan Rabu atau Kamis,” tambahnya.

Terkait relokasi pedagang, Vananzda menilai bahwa masyarakat bersedia dipindahkan selama tempat baru yang disiapkan benar-benar layak.

“Masalahnya di sini. Pedagang sebenarnya mau direlokasi, asal tempatnya cocok dan memadai. Ini yang seharusnya jadi perhatian pemerintah,” ucapnya.

Ia pun menyoroti nilai sejarah dari pasar yang digusur, mengingat tempat tersebut sudah puluhan tahun menjadi bagian dari kehidupan warga.

“Pasar ini bukan tempat biasa. Sudah ada sejak saya kecil. Hampir 50 tahun berdiri, dan itu bagian dari sejarah kota yang tidak bisa dihapus begitu saja,” pungkasnya. (ADV/Rangga)