nusantarakini.co, SAMARINDA – Ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD kembali menjadi sorotan.

Alasan kesehatan yang kerap dikemukakan sebagai penyebab absennya kini memicu perdebatan di legislatif dengan mempertanyakan kelayakan dari pucuk pimpinan jabatan strategis tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menegaskan bahwa posisi Kepala Dinas PUPR memiliki tekanan dan tanggung jawab besar. Jika seorang pejabat tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal karena alasan kesehatan, maka evaluasi terhadap jabatannya perlu dilakukan.

“Kalau memang alasannya sakit, kita harus pertanyakan apakah beliau masih bisa menjalankan tugasnya atau tidak,” ujarnya, Selasa (19/3/2025),

Ketidakhadiran Kadis PUPR menjadi perhatian serius DPRD mengingat banyaknya proyek strategis di Samarinda, seperti pembangunan Teras Samarinda, terowongan, serta revitalisasi Pasar Pagi. Proyek-proyek ini menggunakan anggaran yang tak sedikit dan membutuhkan pengawasan serta kepemimpinan yang kuat.

“Proyek-proyek ini bukan main-main, nilainya triliunan rupiah. Kalau Kepala Dinasnya sendiri tidak hadir dalam rapat untuk membahas progres dan kendala yang ada, bagaimana kita bisa memastikan proyek ini berjalan dengan baik? Bagaimana kita bisa tahu apakah anggaran digunakan dengan benar?” lanjut Adnan.

Ia juga menyoroti pernyataan Wali Kota Samarinda yang menyebutkan bahwa Kadis PUPR kesulitan bekerja di bawah tekanan. Menurutnya, hal ini justru menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi.

“Pekerjaan Kepala Dinas PUPR pasti penuh tekanan karena bertanggung jawab atas infrastruktur kota dan pengelolaan anggaran yang sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apakah masih layak memegang jabatan ini?” tegasnya.

DPRD Samarinda kini semakin mendesak Pemkot untuk mengevaluasi posisi Kadis PUPR. Jika alasan kesehatan terus menjadi penghambat dalam menjalankan tugas, mereka menilai bahwa lebih baik ada pejabat baru yang lebih siap menghadapi tanggung jawab tersebut.

“Ini bukan masalah pribadi, tapi ini soal kepentingan masyarakat Samarinda. Kita butuh pejabat yang bisa hadir, yang bisa memberikan penjelasan, dan yang bisa memastikan proyek-proyek berjalan sesuai rencana. Jika memang sakitnya kronis dan tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas, sebaiknya ada pergantian,” katanya

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Mereka khawatir bahwa ketidakhadiran Kadis PUPR dalam berbagai pertemuan penting akan melemahkan pengawasan terhadap proyek-proyek besar di kota tersebut.

“Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika kepala dinasnya tidak bisa hadir dan memberikan laporan langsung, bagaimana dengan transparansi anggaran? Jangan sampai nanti ada masalah hukum atau temuan yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Adv/Ryan)