nusantarakini.co, PPU – Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Adjie Noval Endyar, menyuarakan harapan agar keberadaan Bandara VVIP yang dibangun untuk menunjang akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat berdampak nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD) PPU.

Ia menekankan bahwa bandara tersebut secara administratif berada di wilayah PPU, sehingga manfaat ekonominya harus dapat dirasakan secara langsung oleh daerah.

“Kehadiran bandara VIP juga kalau kita lihat berpeluang untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi baru,”kata Adjie.

Namun ia menggarisbawahi pentingnya memperjuangkan skema yang adil dalam distribusi manfaat dari fasilitas nasional itu. Menurutnya, jika seluruh pengelolaan dan hasil dari keberadaan bandara hanya terserap di tingkat pusat atau kawasan otorita IKN, maka PPU hanya akan menjadi lokasi penempatan fisik tanpa imbal hasil yang memadai.

“Seharusnya, kita kepengin supaya kalau bisa PAD-nya masuk ke PPU. Percuma kalau dengan ada Bandara VVIP itu larinya ke sana (IKN) juga,” tegasnya.

Menurut Adjie, penentuan lokasi Bandara VVIP memang secara geopolitik untuk mendukung aktivitas dan akses pejabat tinggi negara ke kawasan IKN, namun secara faktual tapaknya berada di wilayah administrasi PPU. Ini menjadi alasan logis agar pemerintah pusat tidak mengabaikan hak fiskal daerah.

“Penentuan lokasi bandara juga ini ya, walaupun peruntukannya untuk menunjang IKN tapi keberadaannya kan di PPU,” kata dia.

Optimisme tetap ia tunjukkan. Adjie menyebut telah ada langkah komunikasi dan advokasi dari pihak DPRD PPU kepada Badan Bank Tanah sebagai pihak yang juga memiliki peran dalam pemetaan kawasan strategis dan pemanfaatan aset tanah negara.

“Insyaallah larinya (PAD) ke PPU, persentase besarnya adalah ke PPU. Kita ini sempat ke bank tanah ya dan kita minta tolong agar itu kalau bisa PAD-nya masuk ke PPU,” ucap Adjie. (ADV)