nusantarakini.co, PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan bahwa posisi PPU sebagai daerah yang bersinggungan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menempatkannya sebagai wilayah yang wajib masuk skala prioritas pembangunan nasional. Ia menilai banyak kebutuhan strategis di PPU yang harus segera direspons pemerintah pusat.

Dalam penyampaiannya, Raup menyoroti bahwa PPU memikul beban besar sebagai daerah penyangga IKN, sehingga dukungan pembangunan tidak boleh setengah-setengah. Ia menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan penguatan wilayah harus diakselerasi.

“PPU wajib jadi prioritas nasional pembangunan IKN,” ujar Raup sebagaimana diberitakan Prokal.

Menurut Raup, pembangunan besar-besaran di kawasan inti IKN akan berdampak langsung terhadap mobilitas, ekonomi, hingga tekanan lingkungan di PPU. Maka dari itu, ia menilai pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kesiapan PPU berjalan beriringan dengan agenda IKN agar tidak terjadi ketimpangan.

Ia juga menekankan bahwa beberapa aspek mendesak—seperti infrastruktur konektivitas, kapasitas layanan dasar, serta penataan ruang—harus segera diatasi agar PPU tidak tertinggal ketika aktivitas di IKN meningkat. Raup menilai PPU bukan sekadar wilayah penunjang, tetapi bagian penting dari ekosistem IKN itu sendiri.

DPRD PPU berharap pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi lebih kuat, terutama dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan masuknya PPU sebagai prioritas nasional, berbagai kebutuhan vital di daerah dapat dipenuhi dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan IKN, melainkan turut merasakan manfaatnya secara langsung.(ADV)